28 Oktober 2015

Welcome To My Blog, Selamat Datang, Sugeng Rawuh, Wilujeng Sumping…

Inilah blog saya, saya mengundang anda untuk ikut memberikan apapun, tanggapan, kritikan, atau saran dan masukan terhadap isi dari blog saya ini.

Karena saya menganggap, semua itu adalah pemacu untuk lebih baik lagi dalam mengelola blog atau rumah kedua saya ini, serta sarana menjalin tali silaturahmi dengan teman-teman dimanapun berada, meskipun tidak bisa bertatap mata.

Oke, selamat datang di blog saya, selamat membaca atau mungkin mengambil bahan-bahan yang dirasakan bermanfaat dan anda butuhkan.

Terimakasih, Haturnuhun, arigato, maturnembah nuwun……

Sumarso

Pengawas SMP, Disdikbud Kab. Pandeglang, Banten.


Indahnya Berbagi

17 September 2015


Antara Zonasi dan Hak Asasi

21 Juni 2019

Ada hal baru dalam sistem penerimaan siswa baru atau Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yaitu dengan berlakunya sistem Zonasi. Aturan ini berdasarkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Pemberlakuan aturan tentang zonasi dalam pelaksanaannya menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat, terutama para orang tua yang mempunyai anak yang akan melanjutkan sekolah. Pihak yang diuntungkan dengan aturan zonasi ini adalah pihak sekolah yang sebelum adanya aturan tentang zonasi, bisa dikatakan tidak diminati oleh calon peserta didik. Pihak yang merasa dirugikan adalah pihak orang tua atau siswa yang ingin melanjutkan kesekolah yang dinilai bagus dan memiliki prestasi, akan tetapi terganjal kaena sekolah yang dimaksud berada diluar zona atau wilayah tempat tinggal siswa.

Memang dalam aturan tersebut siswa bisa memilih atau mendaftar disekolah di luar zonasi melalui jalur prestasi dan jalur kepindahan domisili orang tua, akan tetapi peluang itu dirasa berat. Padahal siswa berhak mendapat pendidikan yang bermutu disekolah yang diinginkan seperti diatur dalam Undang-Undang sebagai berikut : setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (Bab IV, Pasal 5, Ayat 1, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Kemudian pada Pasal 7 ayat 1 disebutkan : orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

Sebenarnya aturan zonasi memiliki semangat dan tujuan yang baik, tetapi menurut penulis, hal itu akan terwujud bila telah memenuhi berbagai persyaratan yang harus dipenuhi.

 

Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan

Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan meliputi 8 standar yaitu : a. standar isi; b. standar proses; c. standar kompetensi lulusan; d. standar pendidik dan tenaga kependidikan; e. standar sarana dan prasarana; f. standar pengelolaan; g. standar pembiayaan; dan h. standar penilaian pendidikan. Kedelapan standar tersebut harus terpenuhi bila menginginkan pembelajaran dan  pendidikan bisa berjalan dengan baik.

Kita coba melihat dengan jujur sekolah-sekolah di Banten. Ada disparitas antara sekolah yang ada Kabupaten/Kota di Banten. Paling mudah atau yang bisa dilihat  kasat mata adalah bentuk fisik gedung sekolah atau sarana dan prasarana yang ada. Bandingkan, maaf, antara sekolah yang ada di Kota Tangerang Selatan dengan sekolah yang ada di Kabupaten Pandeglang, misalnya. Belum lagi dengan standar yang lain. Itu bila dilihat cakupan di provinsi. Bila kita lihat di tingkat kabupaten/kota, kita juga harus jujur bahwa masih ada kesenjangan mutu sekolah antara sekolah yang berada di kecamatan yang berdekatan dengan  ibu kota kabupaten/kota dengan sekokah yang ada di kecamatan yang jauh dari pusat kota bila dilhat dari fisik dan sarana prasarana sekolah. Belum lagi dengan standar yang lain seperti standar pendidik dan tenaga kependidikan. Karena secara kenyataan masih ada sekolah di kecamatan yang jauh dari pusat kota, yang guru PNS-nya hanya satu orang, bahkan ada yang belum memiliki guru PNS. Hal ini tentunya akan menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan pembelajarannya. Guru-guru honorer yang ada pun banyak yang tidak sesuai latar belakang lulusan pendidikannya dengan mata pelajaran yang diajarkannya. Banyak sekali masalah yang masih dihadapi terkait dengan pemenuhan standar nasional pendidikan.

Hal inilah yang oleh orang tua siswa atau masyarakat sebagai pengguna tentunya akan berpikir dan menjadi bahan pertimbangan dalam memilih sekolah untuk putra-putrinya. Tentu orang tua tidak rela bila anaknya terpaksa harus sekolah di sekolah yang secara jelas-jelas misalnya tidak menunjukan sekolah yang memiliki kualitas yang baik. Hanya karena aturan zonasi orang tua terpaksa menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Artinya aturan zonasi bisa diterapkan apabila mutu pendidikan yang ditandai dengan ketercapaian standar nasional pendidikan sudah merata di semua sekolah, disemua kecamatan, dan semua kabupaten, lebih luas lagi diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Perhatian Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan

Salah satu standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi untuk meningkatkan mutu sekolah adalah standar pembiayaan, yang terkait dengan pendanaan pendidikan. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Bahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4 disebutkan bahwa : Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Artinya pemerintah daerah baik pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen. Pada kenyataannya berapa persenkah pemerintah daerah sekarang telah menganggarkan untuk sektor pendidikan di daerah?

Selama ini sekolah-sekolah negeri terutama jenjang SD dan SMP hanya mengandalkan BOS regular yang diberikan oleh pemerintah pusat sebagai sumber pengelolaan sekolah. Hal ini mugkin tidak dialami oleh SD dan SMP yang ada di kabupaten/kota yang sudah maju dan besar dalam hal Pendapatan Asli Daerah-nya.

Kita tahu bahwa BOS sudah diatur dengan petunjuk teknis bagaiman BOS tersebut di gunakan. BOS hanya cukup untuk kegiatan operasional sekolah, bahkan banyak sekolah yang merasa kurang bila hanya mengandalkan dana BOS.

Bila melihat UUD 1945 dalam Pasal 31 ayat 4, seharusnya daerah harus memberikan bantuan untuk mencukupi kekurangan dana BOS pusat tersebut, atau sering kita dengar dengan istilah BOSDA atau Bantuan Operasional Sekolah Daerah. Sekali lagi kita bertanya, apakah daerah juga sudah melakukan itu?

Sekolah sebenarnya juga diperbolehkan menggali pendanaan dari partisipasi atau bantuan dari masyarakat. Akan tetapi banyak sekolah yang masih enggan atau bahkan tidak mau untuk menggali potensi itu karena banyak pengalaman yang pada akhirnya membawa masalah, terutama masalah hukum, karena dianggap melakukan pungutan liar.

 

Aturan Pelaksanaan di Daerah

Pemerintah pusat sebenarnya telah berupaya untuk melakukan pemerataan mutu pendidikan di seluruh wilayah. Salah satu contoh adalah diberlakukannya sistem redistribusi guru pada tahun 2011, dan tidak tanggung-tanggung pemerintah mengeluarkan peraturan bersama lima menteri. Peraturan tersebut diterbitkan dengan Peraturan  Bersama  Menteri  Pendidikan  Nasional Nomor  05/X/PB/2011,  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi  Nomor  SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  48  Tahun  2011, Menteri  Keuangan  Nomor  158/PMK.01/2011,  dan Menteri  Agama  Nomor  11  Tahun  2011  tentang Penataan  dan  Pemerataan  Guru  Pegawai  Negeri Sipil.

Akan tetapi sekali lagi kita harus jujur bahwa pada tataran pelaksanaan di daerah, peraturan bersama itu tidak efektif  kalau tidak mau dikatakan mandul. Hasilnya bahwa sekarang sebaran guru PNS masih belum merata disetiap sekolah disetiap daerah, karena guru PNS diluar Kementerian Agama masih menjadi “milik” pemerintah daerah. Sehingga urusan mutasi, pengangkatan, bahkan pemberhentian menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Peraturan apapun yang menyangkut guru PNS yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat tidak akan efektif pelaksanannya apabila tidak ada kemauan daerah untuk mengeluarkan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah untuk memperkuat dan mengeksekusi peraturan dari pusat tersebut. Artinya peningkatan mutu pendidikan di daerah juga perlu sebuah peraturan daerah atau peraturan kepala daerah untuk mengefektikan peraturan dari pusat tersebut.

 

Kreatifitas dan Inovasi Sekolah

Langkah berikutnya menurut penulis adalah langkah yang bisa diambil oleh sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan sehingga akan menarik minat masyarakat atau orang tua siswa untuk menyekolahkan disekolah tersebut.

Kepala sekolah sebagai top manajer di sekolah harus memiliki kreatifitas dan inovasi dalam rangka meningkatkan “nilai jual” sekolah kepada masyarakat. Kepala Sekolah beserta semua warga sekolah harus bisa memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi yang ada di sekolah. Hal ini sesuai dengan tuntutan kompetensi yang harus dimiliki seorang kepala sekolah salah satunya adalah kompetensi kewirausahaan.

Bila sekolah mampu mengembangkan kreatifitas dan inovasi, bukan mustahil peningkatan mutu sekolah dapat dicapai, dan pemerataan mutu pendidikan akan tercapai pula. Bila hal itu sudah terwujud maka orang tua atau masyarakat sebagai pengguna tidak akan memiliki kekhawatiran dan keraguan untuk menyekolahkan anaknya dimanapun, karena sudah memiliki keyakinan bahwa mutu sekolah semua sama. Bila hal tersebut sudah terealisasi maka pemberlakuan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru tidak akan dipermasalahkan oleh orang tua siswa.

Ingat bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Semoga.

 

Dimuat di : https://www.kabar-banten.com

Edisi : Minggu, 16 Juni 2019

Arsip pemuatan : https://www.kabar-banten.com/antara-zonasi-dan-hak-asasi/

Dimuat di Harian Kabar Banten Versi Cetak

Edisi : Senin, 17 Juni 2019


Seminar Nasional Guru Dikdas 2019 Telah Dibuka

19 Mei 2019

Bapak/Ibu Guru hebat, Seminar Nasional Guru Dikdas 2019 yang diadakan Kesharlindung Dikdas telah dibuka pendaftarannya melalui website resmi Kesharlindung Dikdas, Klik disini :  http://kesharlindung.pgdikdas.kemdikbud.go.id.

Yang harus betul betul diperhatikan dalam mendaftar di Kegiatan ini adalah sebagai berikut:

  1. Pada saat mendaftar, sebaiknya pilih tema yang paling tepat karna tema yang dipilih pada saat mendaftar tidak dapat diubah kembali.
  2. Pada artikel tulislah jenis artikel anda pada awal penulisan judul pada tulisan. Contoh:

(Bestpractice) Penguatan Pendidikan Karakter pada siswa SDN Sukasari 1

(Hasil Kajian) Penguatan Pendidikan Karakter pada siswa SDN Labuan 1 atau

(Hasil penelitian) Penguatan Pendidikan Karakter pada siswa SDN Cimanuk 2

berikut ini adalah tema dan sub tema yang kami kutip dari pedoman.(Sementara pedoman belum terbit saya bocorkan dulu)

 

BAB II

PESERTA, TEMA SEMINAR, DAN KARYA TULIS ILMIAH

 

A.   Peserta

Peserta Seminar Nasional Tahun 2019 ialah:

  1. guru pendidikan dasar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang lolos seleksi artikel dan administrasi secara online;
  2. guru yang memiliki ijin mengikuti seminar dari kepala sekolah.

B.    Tema, Subtema, dan Deskripsi

Tema Seminar Nasional Tahun 2019 adalah “Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Guru Pendidikan Dasar pada Era Revolusi Industri 4.0” dengan subtema sebagai berikut.

  1. Pengembangan Karier Guru
  2. Pengembangan Kompetensi Guru
  3. Penguatan Pendidikan Karakter
  4. Peningkatan Mutu Pembelajaran
  5. Pengembangan Literasi Dasar
  6. Pengembangan Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal
  7. Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi
  8. Asesmen Berbasis Teknologi Informasi
  9. Gagasan Inovatif Perlindungan Guru
  10. Pembelajaran yang Menstimulasi Higher-Order Thinking Skills (HOTS)
  11. Pendekatan Science-Technology-Engineering-Art-Math (STEAM)

 

Deskripsi Subtema:

  1. Pengembangan Karier Guru

Kajian, pengalaman, atau penelitian mengenai percepatan peningkatan karier guru atau pengalaman terbaik (best practice) dan pelajaran yang dapat dipetik (lesson learnt) dalam meningkatkan karier.

  1. Pengembangan Kompetensi Guru

Kajian, pengalaman, atau penelitian mengenai upaya guru untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi guru dalam memecahkan masalah-masalah pendidikan dan pembelajaran.

  1. Penguatan Pendidikan Karakter

Kajian, pengalaman, atau penelitian mengenai implementasi nilai-nilai utama pendidikan karakter (religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas)  berbasis kelas, budaya sekolah, dan masyarakat.

  1. Peningkatan Mutu Pembelajaran

Kajian, pengalaman, atau penelitian mengenai pendekatan/model/strategi/metode/teknik pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran.

  1. Pengembangan Literasi Dasar

Kajian, pengalaman, atau penelitian mengenai pengembangan literasi dasar (baca tulis, berhitung, sains, teknologi informasi dan komunikasi, keuangan, budaya dan kewarganegaraan).

  1. Pengembangan Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal

Kajian, pengalaman, atau penelitian mengenai cara guru merancang dan mengembangkan pembelajaran melalui pendekatan budaya, permainan, tradisi yang khas di lingkungan sekitar.

  1. Pembelajaran Berbantuan Teknologi Informasi

Kajian, pengalaman, atau penelitian tentang pemanfaatan sumber belajar yang dihasilkan dari perangkat keras (hardware) maupun lunak (software), misalnya: pembuatan bahan ajar dan presentasi menggunakan powerpoint, animasi pembelajaran, dan  produk media daring/luring lainnya.

  1. Asesmen Berbasis Teknologi Informasi

Kajian, pengalaman, atau penelitian tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam mengembangkan asesmen autentik. Misalnya: penerapan CBT (computer based test) dan tes interaktif.

  1. Gagasan Inovatif Perlindungan Guru

Kajian, pengalaman, studi kasus, atau penelitian mengenai perlindungan guru meliputi gagasan inovatif dalam perlindungan hukum, perlindungan profesi, Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), keselamatan, dan kesehatan kerja.

  1. Pembelajaran yang Menstimulasi Higher-Order Thinking Skills (HOTS)

Kajian, pengalaman, atau penelitian mengenai upaya guru dalam mengembangkan pembelajaran dan penilaian yang menstimulasi HOTS.

  1. Pendekatan Science-Technology-Engineering-Art-Math (STEAM)

Kajian, pengalaman, atau penelitian mengenai pendekatan pembelajaran STEAM.

C.   Persyaratan Artikel

  1. Artikel sesuai dengan subtema butir A;
  2. Hasil karya sendiri (asli) disertai pernyataan keaslian naskah bermeterai (contoh format terlampir);
  3. Belum pernah diseminarkan dan dipublikasikan, serta tidak sedang dalam proses reviu oleh editor jurnal atau media publikasi lainnya;
  4. Memiliki similarity maksimal 30%;
  5. Jumlah halaman artikel maksimal 12, termasuk abstrak dan daftar referensi.

 

D.   Ketentuan Artikel

  1. Penulisan artikel menggunakan bahasa Indonesia secara benar dan baik (sesuai PUEBI). Panjang naskah maksimal 12 halaman, menggunakan program Windows Microsoft Word tahun 2003 ke atas, kertas ukuran A4, diketik 1,5 spasi, tipe huruf Times New Roman, font size 12, margin atas dan kiri 3 cm, bawah dan kanan 3 cm.
  2. Artikel disimpan dengan nama file: nama penulis_nomor subtema_kota/kabupaten tempat tinggal. Contoh: seorang penulis bernama Asep Saeful berdomisili di Kabupaten Garut memilih subtema mengenai Penguatan Pendidikan karakter. Maka nama filenya adalah: asep saeful_3_garut
  3. Artikel ditulis dengan sistematika dan ketentuan sebagai berikut:
  4. Artikel Hasil Penelitian
  • Judul: ditulis dengan singkat padat dan huruf kapital, maksimal 15 kata, font 14, cetak tebal, Huruf Times New Roman, spasi tunggal, dan harus mencerminkan subtema yang diuraikan pada batang tubuh artikel.
  • Nama Penulis: ditulis tanpa gelar, terletak di bawah judul; artikel yang berasal dari penelitian kelompok maksimal 3 orang, semua anggota harus dicantumkan.
  • Nama Lembaga: ditulis nama sekolah dan kota/kabupaten, serta provinsi, terletak di bawah nama penulis.
  • Alamat E-mail: alamat e-mail terletak di bawah nama lembaga; jika penulis lebih dari seorang, alamat e-mail yang dicantumkan adalah milik penulis urutan pertama.
  • Abstrak: ditulis block style, dalam bahasa Indonesia, satu alinea dengan panjang maksimal 250 kata, font 11, Huruf Times New Roman, spasi tunggal. Abstrak mendeskripsikan permasalahan, tujuan, metode, hasil dan simpulan.
  • Kata Kunci: diisi kata atau frase yang mencerminkan esensi konsep dalam cakupan permasalahan, terdiri atas tiga sampai lima kata/frase. Kata kunci ditulis dibawah abstrak dengan spasi ganda dan dicetak miring, antar kata dipisahkan dengan tanda titik koma.
  • Batang Tubuh Artikel: terdiri atas pendahuluan (30%), metode (15%), hasil dan pembahasan (45%), serta simpulan (10%).
  1. Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kajian pustaka mutakhir.
  2. Metode, berisi desain penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data.
  3. Hasil dan Pembahasan, menguraikan hasil penelitian, menguraikan pembahasan yang berisi rasionalisasi hasil temuan penelitian, perbandingan antara temuan penelitian dengan temuan penelitian sebelumnya dan atau teori yang relevan untuk menentukan positioning/ novelty/state of the art/kebaruan penelitian. Pembahasan harus dilengkapi dengan rujukan dari referensi/sumber primer dan mutakhir.
  4. Simpulan, berisi intisari hasil/temuan penelitian dan rekomendasi/saran (apabila ada).

 

  1. Artikel Hasil Best Practice
  • Judul: ditulis dengan singkat padat dan huruf kapital, maksimal 15 kata, font 14, cetak tebal, Huruf Times New Roman, spasi tunggal, dan harus mencerminkan subtema yang diuraikan pada batang tubuh artikel.
  • Nama Penulis: ditulis tanpa gelar, terletak di bawah judul.
  • Nama Lembaga: ditulis nama sekolah dan kota/kabupaten, serta provinsi, terletak di bawah nama penulis.
  • Alamat E-mail: alamat e-mail terletak di bawah nama lembaga.
  • Abstrak: ditulis block style, dalam bahasa Indonesia, satu alinea dengan panjang maksimal 250 kata, font 11, Huruf Times New Roman, spasi tunggal. Abstrak mendeskripsikan permasalahan, tujuan, metode, hasil dan simpulan.
  • Kata Kunci: diisi kata atau frase yang mencerminkan esensi konsep dalam cakupan permasalahan, terdiri atas tiga sampai lima kata/frase. Kata kunci ditulis dibawah abstrak dengan spasi ganda dan dicetak miring, antar kata dipisahkan dengan tanda titik koma.
  • Batang Tubuh Artikel: Artikel terdiri atas pendahuluan (maksimal 20%), kajian pustaka (20%), metode (10%), hasil dan pembahasan (40%), serta simpulan (10%).
    1. Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan, dan manfaat.
    2. Kajian Pustaka, berisi teori, kebijakan, pedoman dan/atau praktik yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan masalah.
    3. Metode, berisi tentang prosedur dan perangkat atau instrumen, dan cara pemecahan masalah.
    4. Hasil dan Pembahasan, berisi penyajian dan analisis data mencakup keadaan awal, proses, dan hasil akhir yang diperoleh dari hasil pelaksanaan serta dampaknya bagi komunitas sekolah. Pembahasan berisi analisis dan tahapan penyelesaian masalah yang menghasilkan solusi terbaik.
    5. Simpulan, berisi intisari hasil best practice dan rekomendasi/saran (apabila ada).

 

 

  1. Artikel Hasil Kajian
  • Judul: ditulis dengan singkat padat dan huruf kapital, maksimal 15 kata, font 14, cetak tebal, Huruf Times New Roman, spasi tunggal, dan harus mencerminkan subtema yang diuraikan pada batang tubuh artikel.
  • Nama Penulis: ditulis tanpa gelar, terletak di bawah judul.
  • Nama Lembaga: ditulis nama sekolah dan kota/kabupaten, serta provinsi, terletak di bawah nama penulis.
  • Alamat E-mail: alamat e-mail terletak di bawah nama lembaga.
  • Abstrak: ditulis block style, dalam bahasa Indonesia, satu alinea dengan panjang maksimal 250 kata, font 11, Huruf Times New Roman, spasi tunggal. Abstrak mendeskripsikan permasalahan, tujuan, metode, hasil dan simpulan.
  • Kata Kunci: diisi kata atau frase yang mencerminkan esensi konsep dalam cakupan permasalahan, terdiri atas tiga sampai lima kata/frase. Kata kunci ditulis dibawah abstrak dengan spasi ganda dan dicetak miring, antar kata dipisahkan dengan tanda titik koma.
  • Batang Tubuh Artikel: Artikel terdiri atas pendahuluan (maksimal 20%), kajian pustaka (20%), metode (10%), hasil dan pembahasan (40%), serta simpulan (10%).
    1. Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan prosedur atau cara pemecahan masalah.
    2. Kajian Pustaka, berisi teori, kebijakan, pedoman dan/atau praktik yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan masalah.
    3. Hasil dan Pembahasan, berisi uraian ide/pemikiran, konsep, temuan baru dan/atau hasil perbandingan temuan penelitian/kajian yang relevan.
    4. Simpulan, berisi intisari hasil kajian dan rekomendasi/saran (apabila ada).

 

Referensi, diusahakan paling banyak dari sumber primer (jurnal) 10 tahun terakhir, sumber primer (buku) 10 tahun terakhir (kecuali untuk buku-buku utama) dan hanya mencantumkan sumber yang dirujuk di dalam batang tubuh artikel. Sebaliknya, nama yang dirujuk dalam batang tubuh harus ada dalam daftar referensi. Berikut adalah beberapa contoh penulisan daftar referensi dari beberapa jenis sumber.

  1. Jurnal: nama pengarang, tahun ditulis dalam kurung, judul artikel, nama jurnal (cetak miring), volume, nomor, dan halaman. Contoh:

Slamet, P. H. (2014). Politik Pendidikan Indonesia dalam Abad ke-21. Cakrawala Pendidikan, Jurnal Ilmiah Pendidikan, XXXIII (3), hlm.324-337.

  1. Buku: nama pengarang (jika lebih dari satu kata, nama belakang yang dijadikan entri), tahun ditulis dalam kurung, judul buku (cetak miring), kota penerbit: penerbit. Contoh:

Creswell, J. W. (2014). Educational Research, Planning, Conducting, and   Evaluating Quantitative and Qualitative Research. Englewood Cliff, New Jersey: Pearson Merill Prentice Hall.

Buku yang terdiri dari kumpulan artikel dengan banyak pengarang ditulis seperti berikut.

Penaflorida, A. H. (2014). “Nontraditional Forms of Assessment and Response to Student Writing: a Step Toward Learner Autonomy”, dalam J. C. Richards & W. A. Renandya (eds), Methodology in Language Teaching, an Anthology of Current Practice. Cambridge: Cambridge University Press. Hlm.100- 115.

  1. Internet: pengarang, tahun ditulis dalam kurung, judul artikel, alamat situs, tempat dan tanggal mengunduh. Contoh:

Mueller, J. (2014). Authentic Assessment Toolbox. North Central College, Naperville, http://jonathan.mueller.faculty.noctrl.edu/toolbox/index.htm, diunduh di Jakarta, 9 September 2017.

 

  1. Prosiding: Nama Penulis diakhiri tanda titik – Tahun Terbit atau Tahun Pertemuan Ilmiah diakhiri tanda titik – judul/ subjudul tulisan diakhiri tanda titik – kata Prosiding (Proceeding of) dicetak miring– Nama Pertemuan Ilmiah diketik miring diakhiri tanda tanda koma –  Tempat/Kota Pertemuan Ilmiah diakhiri tanda titik dua – Tanggal Pertemuan Ilmiah diakhiri tanda titik – Nomor Halaman (jika ada) diakhiri tanda titik.

Contoh:

Suyatna, A., Distrik, I. W., Herlina, K., Suyanto, E., & Haryaningtias, D. (2018, September). Developing Interactive E-Book of Relativity Theory to Optimize Self-Directed Learning and Critical Thinking Skills. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2014, No. 1, p. 020065). AIP Publishing

 

Cara merujuk pengarang di dalam batang tubuh artikel harus menyebutkan nama belakang pengarang dan tahun. Contoh: (Mitchel, 2013), atau Mitchel (2013). Rujukan lewat pengarang kedua sedapat mungkin dihindari. Misalnya: Gronlund (dalam Nurgiyantoro, 2014).

E.    Ketentuan Poster (Banner)

  1. Dibuat dalam bentuk Standing Banner berukuran 60 cm x 160 cm;
  2. Poster memuat:
  3. Judul;
  4. Nama penulis, nama lembaga, dan alamat email;
  5. proses dan hasil penelitian/hasil kajian/best practice dapat berupa bagan, grafik atau diagram.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja PNS

18 Mei 2019

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja PNS telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 26 April 2019

Peraturan Pemerintah ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penilaian Kinerja PNS.

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Sistem Manajemen Penilaian Kinerja PNS adalah suatu proses sistematis yang terdiri dari perencanaan kinerja; pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja; penilaian kinerja; tindak lanjut; dan sistem informasi kinerja.

Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.

Kinerja PNS adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi/unit sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja.

Pasal 2 dalam PP Nomor 30 Tahun 2019 menjelaskan Penilaian Kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier.

Pasal 3 – Penilaian Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.

Pasal 4 – Penilaian Kinerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip
a. objektif;
b. terukur;
c. akuntabel;
d. partisipatif; dan
e. transparan.

Pasal 5 – Penilaian Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dalam suatu Sistem Manajemen Kinerja PNS.

Pasal 6 menjelaskan :

(1) Sistem Manajemen Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
a. perencanaan kinerja;
b. pelaksanaan, Pemantauan Kinerja, dan pembinaan kinerja;
c. penilaian kinerja;
d. tindak lanjut; dan
e. Sistem Informasi Kinerja PNS.

2) Instansi Pemerintah yang akan / sedang membangun Sistem Manajemen Kinerja PNS selain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dapat dilaksanakan dengan Keputusan Menteri.

(3) Instansi Pemerintah yang telah membangun Sistem Manajemen Kinerja PNS selain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dilakukan evaluasi bersama dan hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Dijelaskan dalam Pasal 7 bahwa Setiap Instansi Pemerintah harus menerapkan Sistem Manajemen Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Selanjutnya Pimpinan Instansi Pemerintah melakukan pengawasan terhadap penerapan Sistem Manajemen Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Instansi Pemerintah masing-masing.

Selengkapnya silahkan Download PDF PP Nomor 30 Tahun 2019 –  dibawah ini :

 

PP. No. 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja PNS

 

Demikian PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS, semoga bermanfaat


Ramadhan Momen Membangkitkan Literasi Keluarga

17 Mei 2019

Berdasarkan tulisan dari sebuah artikel yang berjudul : “TEKNOLOGI Masyarakat Indonesia : Malas Baca Tapi Cerewet di Medsos” yang dimuat pada laman kominfo.go.id menuliskan bahwa menurut UNESCO Indonesia urutan kedua dari bawah soal literasi dunia, artinya minat baca sangat rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0,001%. Artinya, dari 1,000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Padahal kita sering membaca slogan-slogan “Membaca Membuka Jendela Pengetahuan”

Membaca juga banyak mendatangkan manfaat bagi kita. Setidaknya ada sepuluh manfaat dari membaca, yaitu : 1). Stimulus mental, 2). Mengurangi stress, 3). Pengetahuan,  4). Memperbanyak kosa kata,  5). Memperbaiki memori, 6). Ketrampilan berpikir kritis, 7). Meningkatkan konsentrasi, 8). Keterampilan menulis, 9). Ketenangan, dan 10). Hiburan. (kompas.com).

Bagi umat muslim, sebenarnya membaca telah diperintahkan semenjak dahulu kala. Surat yang pertama diturunkan Allah SWT dalam ayat yang pertama adalah “Iqra’ bismirabbikal ladzi kholaq” “Bacalah! Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan.” (QS. Al Alaq :1). Artinya perintah untuk membaca sudah semenjak dahulu diperintahkan oleh Allah SWT. Begitu pentingnya membaca bagi pembangunan mental, spiritual,  dan peradaban manusia di muka bumi ini. Membaca juga akan menjauhkan kebodohan pada manusia.

Al Qur’an yang diturunkan pada bulan Ramadhan, didalamnya memuat banyak cerita tentang kisah umat terdahulu dan peristiwa masa mendatang. Dari kisah-kisah masa lalu yang sarat makna dan hikmah, serta kejadian niscaya di masa depan, diharapkan umat manusia memikirkan dan dapat mengambil pelajaran. Sudah menjadi kodrat bahwa manusia suka cerita sehingga wahyu yang diturunkan sebagian besar dalam bentuk cerita atau kisah.

Saat ini umat Muslim diseluruh dunia tengah menjalankan ibadah puasa Ramadhan. Pada bulan Ramadhan pula Al Qur’an diturunkan. Dalam bulan Ramadhan ini adalah momen yang baik untuk membangkitkan literasi dalam keluarga. Orang tua harus membangkitkan anak-anaknya untuk berliterasi dalam bulan Ramadhan. Kegiatan berliterasi yang paling utama dalam bulan Ramadhan adalah tadarus Al Qur’an, karena sebaik-baiknya sumber literasi adalah Al Qur’an.

Kegiatan literasi selanjutnyaa yang dapat dilakukan dalam mengisi Ramadhan adalah membaca buku-buku kisah Nabi dan Sahabat Nabi. Orang tua bisa menyediakan buku-buku tersebut yang banyak tersedia di toko-toko buku apalagi pada saat bulan Ramadhan. Biasanya toko-toko buku tersebut banyak memberikan potongan harga terhadap buku-buku agama Islam, termasuk buku-buku kisah Nabi dan Sahabat Nabi.

Orang tua juga bisa menyediakan buku-buku tersebut dengan meminjam di perpustakaan, meskipun pada saat sekarang jumlah perpustakaan yang bisa dengan mudah diakses oleh masyarakat jumlahnya masih sangat jauh dari ideal. Tentunya ini menjadi tantangan bagi kita semua manakala kita menginginkan masyarakat memiliki kebiasaan dan gemar membaca buku dan terbiasa dengan literasi.

Buku-buku kisah Nabi dan Sahabat Nabi bisa menjadi sumber keteladanan bagi anak, karena didalamnya memuat kisah keteladanan dan tuntunan bagaimana seorang harus memiliki akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Bila anak dibiasakan membaca buku-buku ini maka didalam meorinya akan terekam dan tersimpan pelajaran akhlak dan kemudian akan mempraktikan didalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa mengambil contoh dari kisah-kisah tersebut dan mempraktikan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita bersikap, bertindak, yang pada akhirnya menjadikan kita sebagai manusia yang bertaqwa, berakhlak dan sekaligus sebagai manusia yang berkarakter

Kemajuan teknologi sekarang sangat mendukung dan mempermudah kita mencari sumber literasi. Kita bisa membaca melalui e-book, melalui situs yang menyediakan bacaan-bacan dan artikel tentang bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia. Dan google play store juga menyediakan banyak sekali aplikasi tentang kisah-kisah dan panduan ber-muamalah, yang dapat di install dalam perangkat gadget kita. Pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi agar dapat memberikan manfaat dan dampak yang positif bagi kita, maka diperlukan pula ketrampilan dan pemahaman tentang litersi digital. Literasi digital merupakan kecakapan (life skills) yang tidak hanya melibatkan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, tetapi juga kemampuan bersosialisasi, kemampuan dalam pembelajaran, dan memiliki sikap, berpikir kritis, kreatif, serta inspiratif sebagai kompetensi digital. (Kemdikbud, 2017)

Literasi akan membuat kita menjadi orang yang selalu merasa ingin tahu, mencari tahu, dan tidak mudah dengan berita-berita yang beredar. Apalagi seperti yang tengah kita rasakan saat ini. Masa-masa pra dan pasca pesta demokrasi. Berita yang beredar kadang membuat masyarakat bingung. Berita bohong atau hoax seakan menjadi sajian bagi kita sehari-hari. Serangan berita bohong yang tak terkendali kadang membuat sebagian dari kita akhirinya tersihir untuk mempercayai berita bohong tersebut, dan akhirnya hanyut dalam pusaran untuk ikut-ikutan membagikan berita bohong tersebut. Keadaan yang tengah kita hadapi sekarang bagi bangsa Indonesia adalah ancaman terhadap perdamaian dan keamanan yang diakibatkan oleh sikap segelintir elite yang tidak memberikan keteladaanan sebagai seorang negarawan yang seharusnya memberikan sikap yang adem, sejuk, damai dan memberikan pembelajaran bagaimana seharusnya bersikap dan bertindak kepada masyarakat. Bila keadaan seperti sekarang tidak segera diakhiri maka keterpurukan, dan jatuhnya korban tidak dapat terelakan. Dan rakyatlah yang akan menjadi korban dan menanggung kerugian tersebut.

Hampir setiap saat kita disuguhkan berita tentang perselisihan pasca gelaran pemilihan umum serentak. Saling klaim, saling menyalahkan, yang pada akhinya membuat rakyat menjadi bingung dan rentan terhadap provokasi untuk melakukan tindakan-tindakan inkonstitusional yang pada akhirnya merugikan bagi masyarakat secara luas.

Keadaan yang demikian sebenarnya tidak akan terjadi bila kita sebagai bagian dari masyarakat selalu untuk mencari kebenaran dan melakukan cek dan crosscheck.  Memperkuat literasi dapat menjadi jawaban dari masalah seperti diatas. Literasi yang kuat akan menjadikan kita selalu berusaha mencari sumber yang benar, sumber yang dapat dipercaya. Kita selalu berusaha untuk  tabayyun. Arti tabayyun dalam bahasa Indonesia adalah mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas benar keadaannya. Sedangkan secara istilah adalah meneliti dan meyeleksi berita, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan masalah baik dalam hal hukum, kebijakan dan sebagainya. Hingga jelas benar permasalahannya.

Literasi akan membuat kita menjadi paham dan siap menghadapi era yang dalam dunia bisnis sering disebut dengan era VUCA. Era dimana kita mudah mengalami keadaan yang penuh gejolak (Volatility), tidak pasti (Uncertainty), rumit (Complexity), dan serba kabur (Ambiguity). Disadari atau tidak, diakui atau tidak, sekarang kita telah merasakan dan mengalami era tersebut. Salah satu upaya untuk menghadapi era tersebut adalah dengan literasi. Sumber literasi yang paling utama adalah Al Qur’an, karena didalamnya merupakan pedoman bagi manusia dalam berkehidupan dari A sampai Z.

Membangkitkan literasi akan berhasil bila semua komponen saling mendukung. Komponen yang terkecil tetapi menjadi komponen yang utama dan pertama adalah keluarga. Keluarga memegang peranan yang sangat penting dalam membangkitkan semangat literasi bagi kebangkitan Bangsa Indonesia, dan Ramadhan ini menjadi momen yang sangat tepat untuk membangkitkan literasi dalam keluarga tersebut. Semoga.

 

Artikel Telah Dimuat di Harian Kabar Banten

Edisi : Jum’at, 17 Mei 2019


Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan NUPTK Tahun 2019

14 Mei 2019

Pelaksanaan kegiatan Verifikasi dan Validasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (verval PTK) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 1 Tahun 2018. Peraturan Sesjen Kemendikbud juga merupakan bahan acuan dalam pengembangan aplikasi verval PTK. Namun demikian dalam memahami Persesjen tersebut masih terjadi perdebatan yang disebabkan adanya perbedaan persepsi antara Dinas Pendidikan, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), maupun PDSPK dalam melakukan approval, sehingga sering terjadi persyaratan yang sama, diajukan dari satuan pendidikan yang sama untuk

PTK yang berbeda, bisa diperlakukan berbeda.

Munculnya gagasan untuk membuat petunjuk pelaksanaan verval PTK ini sebagai jawaban dari banyaknya perbedaan pendapat dalam memaknai Peraturan Sesjen Kemendikbud Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan NUPTK. Sering terjadi perbedaan memaknai Persesjen tersebut walaupun di Dinas Pendidikan yang sama atau LPMP yang sama. Perbedaan pendapat tersebut bahkan tidak bisa dipungkiri mengakibatkan perdebatan diantara sesama operator baik di tempat yang sama atau di grup whatsapp gabungan PDSPK dan LPMP yang berkelanjutan, sehingga diperlukan keputusan pimpinan dengan lahirnya juklak yang resmi ditandatangani oleh pimpinan.

Kami menyadari bahwa terjadinya perbedaan pendapat tersebut sebagai wujud tanggungjawab sesama operator, yang maksudnya supaya menegakkan aturan dan mengikuti mekanisme yang benar. Dengan demikian penyusunan petunjuk pelaksanaan verval PTK ini merupakan upaya untuk menyamakan persepsi atau upaya untuk mengurangi perbedaan pendapat dalam memaknai Peraturan Sesjen Kemendikbud Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan NUPTK. Pelaksanaan verval PTK sudah menggunakan aplikasi verval PTK, mulai dari sekolah, Dinas Pendidikan, LPMP/BPKLN dan PDSPK. Dengan demikian

 

Persyaratan-persyaratan yang dilampirkan tidak lagi dalam bentuk berkas (hard copy), tetapi dalam bentuk soft copy yang di upload ke aplikasi. Model penanganan berkas persyaratan dalam verval PTK melalui upload ini seharusnya lebih mempermudah bagi yang mengajukan maupun yang melaksanakan approval NUPTK. Tetapi terkadang sebaliknya yang seharusnya lebih simpel malah jadi lebih rumit karena adanya perbedaan pandangan. Misalnya berkas yang di upload harus asli dengan tanda tangan dan cap basah. Ada yang bertanya, bagaimana kalau hasil legalisir? Bagaimana bila hasil upload kurang jelas? Perbedaan pendapat juga sering terjadi dalam hal masa berlakunya SK Pengangkatan, apakah yang dihitung itu pada saat sekolah mengajukan atau pada saat operator melaksanakan approval? Padahal waktu pengajuan penerbitan NUPTK bisa memakan waktu karena antrian yang banyak.

Juklak verval PTK ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari juknis pengelolaan NUPTK, dengan demikian lahirnya juklak verval PTK ini sebagai jawaban terhadap perbedaan pandangan dalam memaknai Peraturan Sesjen Kemendikbud tentang juknis pengelolaan NUPTK, terutama pada bagian-bagian yang masih diperdebatkan.

Maksud dan Tujuan

ujuan diterbitkannya juklak verval PTK adalah untuk menyamakan persepsi dalam persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi baik oleh calon penerima NUPTK maupun PTK yang mau melakukan perbaikan data master NUPTK. Hal ini mengacu kepada pandangan yang berbeda-beda dalam memahami persyaratan, seperti dalam memahami SK pengangkatan sebagai persyaratan pengajuan NUPTK, dalam kenyataanya      di setiap wilayah mempunyai redaksi yang beragam. Perbedaan persepsi ini harus segera diselesaikan agar verval PTK segera selesai dan menghasilkan data yang akurat. Lebih rinci tujuan disusunnya petunjuk pelaksanaan verval

PTK adalah:

  1. Sebagai petunjuk pelaksanaan verval PTK yang dapat dijadikan acuan bersama mulai dari sekolah, dinas pendidikan kabupaten/kota/ provinsi, LPMP/ BPKLN, sampai ke PDSPK;
  2. Sebagai bahan penyamaan persepsi tentang tatacara dan dalam

memahami syarat-syarat pelaksanaan verval PTK mulai dari Satuan

 

Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi, LPMP/ BPKLN, sampai ke PDSPK;

  1. Sebagai alat untuk mengurangi perdebatan tentang syarat-syarat

yang menjadi legalitas pada masing-masing pegajuan, sehingga PTK tidak ada yang merasa dirugikan, dan pekerjaan untuk menghasilkan data yang akurat dapat tercapai;

  1. Sebagai bahan panduan pelaksanaan Peraturan Sesjen Kemendikbud Nomor 1 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan NUPTK.

Ruang Lingkup

uang lingkup penyusunan juklak verval PTK sejalan dengan kebutuhan perbaikan dan pembetulan data master referensi PTK yang telah dientri dalam Dapodik dan harus bersifat unik dan akurat. Hal ini karena semua program pembangunan yang berkaitan dengan PTK akan dikaitkan dengan data PTK, khususnya nomor NUPTK. Ruang lingkup penyusunan juklak verval PTK memiliki dua dimensi yaitu dimensi kewenangan pada masing-masing tingkatan seperti Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan, LPMP/BPKLN, dan PDSPK, dimensi lainnya substansi dari verval PTK yaitu perbaikan data master, perbaikan foto, penetapan calon penerima NUPTK, klaim NUPTK, penonaktifan NUPTK, dan reaktifasi NUPTK. Secara lebih rinci ruang lingkup kewenangan dan kewajiban pada masing-masing tingkatan yang dijelaskan dalam petunjuk pelaksanaan verval PTK adalah

sebagai berikut:

  1. Sekolah/Satuan pendidikan, melakukan pengajuan   perbaikan data master, foto, penetapan calon penerima NUPTK, (pengajuan nomor NUPTK), klaim NUPTK, penonaktifan NUPTK, dan pengajuan pengaktifan kembali NUPTK (reaktivasi).
  2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi melakukan approval

perbaikan data master referensi, approval pengajuan NUPTK, penonaktifan dan pengaktifan kembali NUPTK.

  1. LPMP/BPKLN melakukan approval pengajuan NUPTK, approval

penonaktifan NUPTK, dan pengaktifan kembali NUPTK.

  1. PDSPK melakukan approval penerbitan NUPTK, approval klaim NUPTK, approval penonaktifan NUPTK, dan approval pengajuan pengaktifan kembali NUPTK.

Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) merupakan Nomor Induk bagi seorang Pendidik atau Tenaga Kependidikan (PTK). NUPTK diberikan kepada seluruh PTK baik PNS maupun Non-PNS yang memenuhi persyaratan dan ketentuan. NUPTK merupakan Nomor Identitas yang resmi untuk keperluan identifikasi dalam berbagai pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidik

dan tenaga kependidikan.

NUPTK identik dengan NISN yang sudah ada, dimana pemanfaatannya disesuaikan dengan kebutuhan dan persyaratan yang berlaku di masing- masing unit kerja. NUPTK diberikan kepada Tenaga Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan jalur formal maupun non formal di seluruh jenis dan jenjang pendidikan yang ada. Unit utama Pembina dapat memanfaatkan hasil penerbitan NUPTK untuk kepentingan pelaksanaan programnya sesuai dengan persyaratan, ketentuan, dan kebutuhan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Sesjen Kemendikbud, Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan mekanisme pengajuan NUPTK dimulai dari sekolah, kemudian dilakukan approval di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi, selanjutnya dilakukan approval di LPMP/BPKLN, dan kemudian bagi yang memenuhi persyaratan, NUPTK diterbitkan oleh PDSPK. Adapun verifikasi dan validasi yang melibatkan Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan, LPMP/BPKLN, dan PDSPK adalah,

Proses Penerbitan NUPTK

Penerbitan NUPTK adalah pemberian nomor NUPTK kepada calon penerima NUPTK yang sudah memenuhi seluruh persyaratan dan sudah diajukan oleh sekolah (OPS). Penerbitan NUPTK dilaksanakan oleh PDSPK melalui aplikasi verval PTK setelah diajukan oleh satuan pendidikan. Pengajuan NUPTK dapat dikabulkan apabila semua persyaratan terpenuhi dan masih berlaku. Proses pengajuan NUPTK dimulai dari satuan pendidikan mengajukan melalui aplikasi verval PTK dengan melampirkan

dokumen yang dibutuhkan setelah itu diverifikasi legalitasnya oleh Dinas Pendidikan, kemudian LPMP/BPKLN memastikan kembali dokumen yang dilampirkan sudah sesuai dengan yang dibutuhkan. Selanjutnya PDSPK memastikan kembali semua dokumen yang dilampirkan sudah sesuai dan masih berlaku, serta memastikan kembali PTK tersebut masih berada di satuan pendidikan maka pengajuan NUPTK tersebut akan diterbitkan.

Langkah-langkah pengajuan dan penerbitan NUPTK:

  1. PTK mengajukan penerbitan NUPTK ke Satuan Pendidikan      dengan melengkapi persyaratan dalam bentuk file elektronik (hasil  scan).
  1. Satuan Pendidikan mengajukan penerbitan NUPTK melalui aplikasi verval PTK dengan melengkapi semua persyaratan yang masih berlaku sesuai dengan apa yang telah ditentukan.

3.Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi menerima pengajuan penerbitan NUPTK dari sekolah dalam aplikasi verval PTK dengan melakukan pemeriksaan berkas persyaratan dalam file elektronik, dalam hal keaslian cap dan tanda tangan, keaslian hasil legalisir (untuk ijazah jika tidak ada berkas yang asli, maka bisa diganti dengan SK pengganti ijazah), serta masa berlaku berkas. Apabila semua persyaratan terpenuhi dan masih berlaku diteruskan (di-approve), kalau tidak sesuai dikembalikan (ditolak).

  1. LPMP menerima pengajuan penerbitan NUPTK dalam aplikasi verval PTK dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi dengan memeriksa persyaratan dalam file elektronik. BPKLN menerima pengajuan penerbitan NUPTK dari satuan pendidikan Indonesia di luar negeri. Apabila semua persyaratan terpenuhi dan masih berlaku pegajuan diteruskan (di-approve), kalau tidak sesuai dikembalikan (ditolak).
  1. PDSPK menerima pengajuan penerbitan NUPTK dari satuan pendidikan yang sudah di-approve oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/ Provinsi dan LPMP/BPKLN melalui verval PTK, dengan memeriksa semua kelengkapan dan masa berlaku berkas, dan kondisi saat ini

terdata di Dapodik. Apabila semua persyaratan terpenuhi dan masih berlaku, serta terdata di Dapodik sebagai guru aktif (memiliki rombel), maka pengajuan sah dan NUPTK diterbitkan, kalau tidak sesuai di kembalikan (ditolak). Pengajuan NUPTK yang dilakukan tolak SK di PDSPK tidak melalui mekanisme pengajuan NUPTK dari awal, tetapi satuan pendidikan cukup meng-upload SK yang diminta dan langsung masuk di antrian PDSPK.

Catatan: setiap penolakan dari masing-masing tingkatan harus dilengkapi dengan catatan yang menunjukan letak kesalahan dan memberikan solusi yang benar dan jelas.

Persyaratan pengajuan dan penerbitan NUPTK:

  1. PTK terdata dalam pangkalan data Dapodik dan memiliki rombongan

belajar.

  1. Belum memiliki NUPTK.
  2. Bertugas di satuan pendidikan yang memiliki NPSN;
  3. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  4. Ijazah dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan terakhir;
  5. Bukti memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma IV (D-IV) atau       strata 1 (S-1) bagi Pendidik pada Satuan Pendidikan Formal;
  6. Bagi yang berstatus CPNS/PNS melampirkan: a. Surat Keputusan (SK)

pengangkatan CPNS/PNS; dan b. Surat Keputusan (SK) Penugasan dari Dinas Pendidikan;

  1. Surat keputusan pengangkatan dari Kepala Dinas Pendidikan bagi

yang berstatus bukan PNS yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah; dan telah bertugas paling sedikit selama 2 (dua) tahun secara terus menerus yang dibuktikan melalui surat keputusan pengangkatan dari ketua yayasan atau badan hukum lainnya dan SK Penugasan/pembagian jam mengajar dari kepala sekolah/kepala yayasan bagi yang berstatus bukan PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

 

Penjelasan Persyaratan penerbitan NUPTK:

  1. Untuk guru PNS atau CPNS di sekolah negeri dan swasta;

(1.) SK Pengangkatan PNS/CPNS dan atau SK Penugasan dari Dinas Pendidikan. Apabila pada SK Pengangkatan dijelaskan tentang nama guru yang bersangkutan beserta satuan pendidikan dimana guru tersebut ditugaskan maka cukup melampirkan SK Pengangkatan saja. Jika tidak, maka harus melampirkan juga SK Penugasan dari Kepala Dinas Pendidikan terkait penempatan/penugasan guru tersebut, (2.) KTP, (3.) Ijazah SD atau sederajat, (4.) Ijazah SMP atau sederajat, (5.) Ijazah SMA/ SMK atau sederajat, (6.) Ijazah S1 atau D4.

  1. Untuk guru non PNS di sekolah negeri;

(1.) SK Pengangkatan bisa berupa; SK Penugasan, Surat Perjanjian Kontrak Kerja, Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan/ Bupati/ Gubernur/BKD, Surat Perintah Melaksanakan Tugas, SK Pembayaran Honorarium. SK yang dilampirkan haruslah yang terbaru atau terakhir. Apabila SK Pengangkatan berbentuk kolektif pada bagian daftar nama guru yang bersangkutan harus dilegalisir oleh Dinas Pendidikan dan diberi tanda pada nama guru yang bersangkutan (nomor dilingkari), (2.) KTP, (3.) Ijazah SD atau sederajat, (4.) Ijazah SMP atau sederajat, (5.) Ijazah SMA/SMK atau sederajat, (6.) Ijazah S1 atau D4.

  1. Untuk guru non PNS (diangkat oleh pemerintah) di sekolah swasta; (1.) SK Pengangkatan bisa berupa; SK Penugasan, Surat Perjanjian Kontrak Kerja, Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan/ Bupati/Gubernur/BKD, Surat Perintah Melaksanakan Tugas, SK Pembayaran Honorarium. SK yang dilampirkan haruslah yang terbaru atau terakhir. Apabila SK Pengangkatan berbentuk kolektif pada bagian daftar nama PTK yang bersangkutan harus dilegalisir oleh dinas pendidikan dan diberi tanda pada nama PTK yang bersangkutan (nomor dilingkari), (2.) SK Penugasan dari Kepala Sekolah/Kepala Yayasan dalam penetapan jadwal mengajar atau pembagian tugas mengajar paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus menerus (5 semester di yayasan yang sama walaupun beda jenjang). (3.) KTP, (4.) Ijazah SD atau sederajat, (5.) Ijazah SMP atau sederajat, (6.) Ijazah SMA/SMK atau sederajat, (7.) Ijazah S1 atau D4.

Untuk lebih jelasnya silahkan download JUKNIS pengajuan NUPTK 2019 ( Unduh Disini !!!  )

Semoga bermanfaat


Kisi-Kisi Soal Penilaian Akhir Tahun (PAT) SMP Tahun 2018/2019

12 Mei 2019

Pada prinsipnya pelaksanaan suatu tes diperlukan agar hasil yang diharapkan dapat tercapai. Perencanaan yang teliti serta terkonsep akan memberikan jaminan bahwa guru akan dapat mengukur penguasaan belajar yang relevan dengan hasil belajar yang representativ.

Kisi-kisi merupakan rencana dalam penyusunan tes. Dengan adanya kisi-kisi akan mempermudah dalam menyiapkan tes sesuai dan mewakili materi yang pernah diberikan dalam proses pembelajaran. Tabel kisi-kisi soal kemudian dikaitkan dengan bentuk item yang digunakan dan juga dikaitkan dengan jenjang kemampuan yang ingin diukur.

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya kegiatan Ulangan Aknhir Semester, Ulangan Kenaikan Kelas, dan sekarang istilahnya adalah Penilaian Akhir Tahun (PAT) dalam penyediaan soal-soalnya, terlebih dahulu haris diawali dengan penyusunan Kisi-Kisi Soal.

PAT Tahun 2018/2019 direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2019 s.d. 25 Mei 2019. Berikut Jadwal PAT nya :

Adapun kisi-kisi soal PAT 2018/2019, dapat diunduh dengan mengklik tautan dibawah ini :

01. Kisi-Kisi PAPB VII-K2013

02. Kisi-Kisi PAPB VIII-K2013

03. Kisi-Kisi PAI VIII-K2006

05. Kisi-Kisi Bahasa Indonesia Kelas VII-K2013

06, Kisi-Kisi Bahasa Indonesia Kelas VIII-K2013

07. Kisi-Kisi Bahasa Inggris VII K-2013

Kisi-Kisi Bahasa Inggris VIII K-2006

Kisi-Kisi Bahasa Inggris VIII K-2013

Kisi-Kisi Bahasa Sunda Kelas VII

Kisi-Kisi Bahasa Sunda Kelas VIII

Kisi-Kisi IPS VIII-K2013

Kisi-Kisi IPS VII-K2013

Kisi-Kisi Matematika VIII-K2006

Kisi-Kisi Matematika VII-K2013

Kisi-Kisi PJOK VIII-K2013

Kisi-Kisi PJOK VII-K2013

Kisi-Kisi PPKn VIII-K2013

Kisi-Kisi PPKn VII-K2013

Kisi-Kisi Prakarya Kelas VIII-K2013

Kisi-Kisi Prakarya Kelas VII-K2013

Kisi-Kisi Seni Tari VIII-K2006

Kisi-Kisi Seni Tari VIII-K2013

Kisi-Kisi Seni Teater VIII-K2006

Kisi-Kisi Seni Teater VIII-K2013

Kisi-Kisi Seni Teater VII-K2013

Kisi-kisi Soal PAT IPA Kls VII K2013

Kisi-kisi Soal PAT IPA Kls VIII K2006

Kisi-kisi Soal PAT IPA Kls VIII K2013


Kalender Akademik Tahun 2019/2020

7 Mei 2019

Bapak dan Ibu, sebentar lagi kita akan memasuki tahun pelajaran 2019/2020. Sekolah tentunya sudah disibukan dengan berbagai persiapan dan perencanaan untuk satu tahun kedepan. Seperti menyusun SK Penugasan guru, membuat Rencana Kerja Sekolah, membuat dan menyusun jadwal pelajaran, dll.

Sekolah juga harus menyusun kalender akademik sebagai acuan pelaksanaan kegiatan. Agar sekolah mempunyai gambaran tentang kalener akademik tahun pelajaran 2019/2020, berikut ini saya post kan kalender akademik Provinsi Banten Tahun 2019/2020

Untuk mengunduh nya sila klik tautan dibawah ini :

 

Kalender Pendidikan Tahun 2019/2020