28 Oktober 2015

Welcome To My Blog, Selamat Datang, Sugeng Rawuh, Wilujeng Sumping…

Inilah blog saya, saya mengundang anda untuk ikut memberikan apapun, tanggapan, kritikan, atau saran dan masukan terhadap isi dari blog saya ini.

Karena saya menganggap, semua itu adalah pemacu untuk lebih baik lagi dalam mengelola blog atau rumah kedua saya ini, serta sarana menjalin tali silaturahmi dengan teman-teman dimanapun berada, meskipun tidak bisa bertatap mata.

Oke, selamat datang di blog saya, selamat membaca atau mungkin mengambil bahan-bahan yang dirasakan bermanfaat dan anda butuhkan.

Terimakasih, Haturnuhun, arigato, maturnembah nuwun……

Sumarso

Pengawas SMP, Disdikbud Kab. Pandeglang, Banten.


Indahnya Berbagi

17 September 2015


Mengenal ISBN

7 Juli 2019

ISBN (International Standard Book Number) adalah kode pengidentifikasian buku yang bersifat unik. Informasi tentang judul, penerbit, dan kelompok penerbit tercakup dalam ISBN. ISBN terdiri dari deretan angka 13 digit, sebagai pemberi identifikasi terhadap satu judul buku yang diterbitkan oleh penerbit. Oleh karena itu satu nomor ISBN untuk satu buku akan berbeda dengan nomor ISBN untuk buku yang lain.

ISBN diberikan oleh Badan Internasional ISBN yan berkedudukan di London. Di Indonesia, Perpustakaan Nasional RI merupakan Badan Nasional ISBN yang berhak memberikan ISBN kepada penerbit yang berada di wilayah Indonesia. Perpustakaan Naasional RI mempunyai fungsi memberikan informasi, bimbingan dan penerapan pencantuman ISBN serta KDT (Katalog Dalam Terbitan). KDT merupakan deskripsi bibliografis yang dihasilkan dari pengolahan data yang diberikan penerbit untuk dicantumkan di halaman balik judul sebagai kelengkapan penerbit.

Fungsi ISBN

  1. Memberikan identitas terhadap satu judul buku yang diterbitkan oleh penerbit
  2. Membantu memperlancar arus distribusi buku karena dapat mencegah terjadinya kekeliruan dalam pemesanan buku
  3. Sarana promosi bagi penerbit karena informasi pencantuman ISBN disebarkan oleh Badan Nasional ISBN Indonesia di Jakarta, maupun Badan Internasional yang berkedudukan di London

Struktur ISBN

Nomor ISBN terdiri dari 13 digit dan dibubuhi huruf ISBN didepannya. Nomor tersebut terdiri atas 5 (lima) bagian. Masing-masing bagian dicetak dengan dipisahkan dengan tanda hyphen (-). Kelompok pembagian nomor ISBN ditentukan dengan struktur sebagai berikut:

Contoh : ISBN 978-602-8519-93-9

Maksudnya adalah :

 

  •  Angka pengenal produk terbitan buku dari EAN (Prefix identifier) = 978
  • Kode kelompok (group identifier) = 602 (Default)
  • Kode penerbit (publisher prefix) = 8519
  • Kode Judul (title identifier) = 93
  • Angka pemeriksa (check digit) = 9

 

Terbitan yang dapat diberikan ISBN

  1. Buku tercetak (monografi) dan pamphlet
  2. Terbitan Braille
  3. Buku peta
  4. Film, video, dan transparansi yang bersifat edukatif
  5. Audiobooks pada kaset, CD, atau DVD
  6. Terbitan elektronik (misalnya machine-readable tapes, disket, CD-ROM dan publikasi di Internet)
  7. Salinan digital dari cetakan monograf
  8. Terbitan microform
  9. Software edukatif
  10. Mixed-media publications yang mengandung teks

Terbitan yang tidak dapat diberikan ISBN

  1. Terbitan yang terbit secara tetap (majalah, bulletin, dsb.)
  2. Iklan
  3. Printed music
  4. Dokumen pribadi (seperti biodata atau profil personal elektronik)
  5. Kartu ucapan
  6. Rekaman musik
  7. Software selain untuk edukasi termasuk game
  8. Buletin elektronik
  9. Surat elektronik
  10. Permainan

Pencantuman ISBN

ISBN ditulis dengan huruf cetak yang jelas dan mudah dibaca. Singkatan ISBN ditulis dengan huruf besar mendahului penulisan angka pengenal kelompok, pengenal penerbit, pengenal judul dan angka pemeriksa. Penulisan antara setiap bagian pengenal dibatasi oleh tanda penghubung, seperti contoh berikut:

ISBN 978-602-8519-93-9

Untuk terbitan cetak, ISBN dicantumkan pada:

  1. Bagian bawah pada sampul belakang (back cover)
  2. Verso (dibalik halaman judul) (halaman copyright)
  3. Punggung buku (spine) untuk buku tebal , bila keadaan memungkinkan

Sumber : Perpustakaan Nasional (https://isbn.perpusnas.go.id/Home/InfoIsbn)

Demikian informasi singkat tentang ISBN, semoga bermanfaat.


Logo HUT RI Ke-74 Tahun 2019

7 Juli 2019

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah selalu membuat Logo khusus untuk peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia yang diperungati setiap tanggal 17 Agusutus.
Pada tahun 2019 ini, kita semua bangsa Indonesia akan memperingati HUT kemerdekaan yang ke-74. Mungkin diantara kita sudah ada yang melakukan persiapan khusus untuk menyambut HUR RI tersebut.
Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara telah meluncurkan Logo Resmi dan Tema HUT RI ke-74 seperti dibawah ini :

  1. Tema dan Logo Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-74 Kemerdekaan Republik lndonesia Tahun 2019 [download]
  2. Partisipasi Menyemarakkan Bulan Kemerdekaan Tahun 2019 [download]
  3. Salinan Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 174 tahun 2019 – Pembentukan Panitia Pelaksana HUT Ke-74 Kemerdekaan RI Tahun 2019 [download]
  4. Logo HUT RI (.ai) [download]
  5. Logo HUT RI warna merah (.jpg) [download]
  6. Logo HUT RI warna putih (.jpg) [download]
  7. Logo HUT RI warna hitam (.png) [download]
  8. Logo HUT RI warna merah (.png) [download]

Demikian informasi singkat meneganai Logo HUT RI ke-74, semoga bermanfaat


Cara Penulisan Daftar Pustaka

7 Juli 2019

Salah satu syarat dalam penulisan sebuah karya tulis ilmiah adalah mencantumkan sumber rujukan yang jelas pada tulisan kita. Semua sumber ruujukan harus ditulis dalam kepustakaan atau Daftar Pustaka. Secara umum tata cara penulisan Daftar Pustaka adalah, sbb :

  1. Daftar Pustaka disusun berdasarkan alfabetis tanpa nomor.
  2. Penulisan daftar pustaka dengan spasi single ( 1 Spasi )
  3. Pencantuman sumber dengan nama penulis yang sama dan judul tulisan berbeda, nama penulis ditulis lengkap.
  4. Jika terdapat sumber berbeda dari satu penulis pada tahun yang sama maka di belakang tahun terbit diberi huruf a, b, c, dan seterusnya.

Petunjuk penulisan untuk masing-masing sumber adalah sebagai berikut :

Terbitan Berkala/Majalah Ilmiah dengan Volume dan Nomor

Nama penulis. Tahun terbit. Judul tulisan. Nama Terbitan, Volume (Nomor) : Halaman.

Contoh :

Yondri, Lutfi. 2014. Struktur Punden Berundak Gunung Padang. Purbawidya, 3 (2): 75-88.

Terbitan Berseri :

Nama penulis. Tahun terbit. Judul tulisan. Nama Terbitan, Nomor Seri: Halaman. Kota terbit: Penerbit.

Contoh :

Lukmana, Iwa. 2005. Sundanese Speech Levels. Seri Sundalana, 04 Islam dalam

Kesenian Sunda: 115-148. Bandung: Kiblat.

Mundardjito. 1990. Metode Penelitian Permukiman Arkeologis. Seri Penerbitan Ilmiah, 11 edisi khusus Monumen Karya Persembahan untuk Prof. Dr. R. Sukmono : 19-31. Depok : Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

Buku (satu penulis) :

Nama penulis. Tahun terbit. Judul Buku. Kota terbit: Penerbit.

Contoh :

Adimihardja, Kusnaka. 1992. Kasepuhan Yang Tumbuh di Atas Yang Luruh. Bandung:Tarsito.

Buku (dua sampai tiga penulis) :

Nama penulis 1, 2, 3. Tahun terbit. Judul Buku. Kota terbit: Penerbit.

Penulis (2 Orang) :

Hers, Norman dan Garrison, Ervan G. 1998. Geological Methods for Archaeology. Oxford: Oxford University Press.

Penulis (3 Orang)

Danasasmita, Saleh., Iskandar, Yosef., dan Atmadibrata, Enoch. 1983/1984. Rintisan Penelusuran Masa Silam Sejarah Jawa Barat Jilid I. Bandung: Proyek Penerbitan Buku Sejarah Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Buku (empat penulis atau lebih)

Nama penulis 1., dkk. Tahun terbit. Judul Buku. Kota terbit: Penerbit.

Maryanto, Ibnu., dkk. 2007. Nama Daerah Mamalia di Indonesia. Jakarta: LIPI Press.

Buku yang Ditulis Atas Nama Lembaga

Nama lembaga. Tahun terbit. Judul Buku. Kota terbit: Penerbit.
Contoh :

UNESCO-IBE. 2000. Globalization and Living Together: The Chalanges for Educational Content in Asia. New Delhi: UNESCO – Central Board of Secondary Education, India.

Bunga Rampai

Nama penulis. Tahun terbit. Judul tulisan. Dalam Nama editor (Ed.). Judul Bunga Rampai: Halaman. Kota terbit: Penerbit.
Contoh :

Rouse, Irving. 1971. The Classification of Artifact in Archaeology. Dalam James Deets (Ed.). Mans Imprint from the Past: 108-125. Boston: Little Brown and Company.

Prosiding

Nama penulis. Tahun terbit. Judul tulisan. Judul prosiding: Halaman. Kota penyelenggaraan seminar, Tanggal seminar: Penyelenggara.
Contoh :

Wibisono, Sonny C. 2013. Menentukan Manfaat Arkeologis Melalui Pemahaman Nilai Penting Hasil penelitian. Prosiding Seminar Nasional Dalam Rangka 100 Tahun Purbakala. Potensi Arkeologi dan Pemanfaatannya untuk Masyarakat Luas: 1 – 5. Bandung, 26-28 Agustus 2013: Balai Arkeologi Bandung.

Skripsi, Tesis, Disertasi

Nama penulis. Tahun pengesahan. Judul Skripsi, Tesis, Disertasi. Skripsi/Tesis/Disertasi, Fakultas/Program Studi. Kota kedudukan: Perguruan Tinggi.
Contoh :

Hermawan, Iwan. 2008. Kearifan Lokal Sunda Dalam Pendidikan (Kajian Terhadap Aktualisasi Nilai-nilai Tradisi Sunda Dalam Pendidikan IPS di Sekolah Pasundan dan Yayasan Atikan Sunda). Disertasi, Sekolah Pascasarjana. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

Laporan Penelitian

Nama penulis. Tahun pelaporan. Judul Penelitian. Laporan Penelitian. Kota kedudukan:Instansi.

Sudarti. 2009. Masa Klasik Tarumanegara di Wilayah Pandeglang Provinsi Banten. Laporan Hasil Penelitian Arkeologi. Bandung: Balai Arkeologi Bandung.

Media Massa Cetak (Tanpa Penulis)

Judul tulisan. Tahun terbit. Media Massa. Tanggal terbit: Halaman.

Kemenyan Barus Untuk Sang Raja. 2013. Kompas. 29 Desember: 1

Media Massa Cetak (Terdapat nama Penulis)

Nama penulis. Tahun terbit. Judul tulisan. Media Massa. Tanggal terbit: Halaman.

Ekadjati, Edi S. 2004. Pendidikan di Tatar Sunda (1). Pikiran Rakyat. 20 November: 16.

Tulisan Bersumber dari Internet (Tanpa Nama Penulis)

Judul tulisan. Tahun terbit. (Alamat Web Lengkap, diakses: tanggal akses).

Sisa-sisa Fosil Tyrannosaurus Mini Ditemukan di Arktik. 2014. (http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/03/sisa-sisa-fosil-t-rex-miniditemukan-di-arktik, diakses 19 Maret 2014).

Tulisan Bersumber dari Internet (Terdapat Nama Penulis)

Nama penulis. Tahun terbit (diunggah). Judul tulisan. (Alamat Web Lengkap, diakses:tanggal akses).

Hunter, K. (1988). Herritage Education in the Social Studies. (http://www.ed.gov/databases/ERICDigest/Index/ED30036, diakses 9 Januari 2002).

Makalah dalam Pertemuan Ilmiah, Kongres, Simposium, atau Seminar yang belum Diterbitkan:

Nama penulis. Tahun penyelenggaraan. Judul tulisan. Makalah dalam Nama Kegiatan. Kota penyelenggaraan, Tanggal penyelenggaraan: Penyelenggara.

Rahardjo, Supratikno. 2010. Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Bawah Air:Mengapa Tidak Kunjung Diratifikasi. Makalah dalam Lokakarya Pembahasan UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage. Jakarta, 2 Juni: Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, dan Departemen Kelautan dan Perikanan.

Pustaka Berupa Dokumen Paten:

Nama pemilik paten. Tahun paten. Nama Paten. Paten diikuti Negara tempat paten tersebut diperoleh dan Nomor Paten.

Sukawati, Tjokorda Raka. 1995. Landasan Putar Bebas Hambatan. Paten Indonesia No.ID/0000114.

Undang-undang dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Demikian informasi singkat bagaimana cara penulisan daftar pustaka secara umum. Apabila anda ingin mengirimkan Karya Tulis Ilmiah ke Jurnal, maka ada baiknya anda membaca pedoman penulisan yang diterbitkan oleh jurnal tersebut.

Selamat berkaya, semoga sukses.


Buku Panduan Pembelajaran Berorientasi Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi atau Higher Order Thinking Skill (HOTS)

2 Juli 2019

Peran guru profesional dalam pembelajaran sangat penting sebagai kunci keberhasilan belajar peserta didik dan mengahasilkan lulusan yang berkualitas. Guru profesional adalah guru yang kompeten dalam membangun dan mengembangkan proses pembelajaran yang baik dan efektif sehingga dapat menghasilkan peserta didik yang pintar dan pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut menjadikan kualitas pembelajaran sebagai komponen yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan terutama menyangkut kualitas lulusan peserta didik.

Pengembangan pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau Higher Order Thinking Skill (HOTS) merupakan program yang dikembangkan sebagai upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan. Program ini dikembangkan mengikuti arah kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang pada tahun 2018 telah terintegrasi Penguatan Pendidikan Karakter dan pembelajaran berorientasi pada Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi atau Higher Order Thinking Skill (HOTS).

Peningkatan kualitas peserta didik salah satunya dilakukan oleh guru yang berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran di kelas dengan berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Desain peningkatan kualitas pembelajaran ini merupakan upaya peningkatan kulaitas peserta didik yang pada akhirnya meningkatkan kualitas Pendidikan di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, maka diperlukan sebuah buku pegangan guru yang memberikan keterampilan mengembangkan pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas lulusan peserta didik.

Untuk mengunduh buku tersebut, silahkan klik (Disini!!!!! )


Surat Edaran Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) Tahun 2019

1 Juli 2019

Menjelang masuk sekolah di tahun pelajaran 2019/2020, Dirjen Dikdasmen telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 6197/D.D4/PD/2019 tentang (Juknis) Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) Tahun 2019. Isi surat ini terkait Pedoman/Juknis pelaksanaan kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) tahun 2019 atau tahun pelajaran 2019/2020. Dalam rangka pelaksanaan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) untuk peserta didik baru tahun pelajaran 2019,2020, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Kegiatan PLS dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomr 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru.
  2. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya wajib mengawasi kegiatan PLS.
  3. Pelaksanaan PLS agar didahului dengan menghadirkan orang tua/wali peserta didik baru disekolah untuk diberikan penjelasan tentang profil sekolah, dan selanjutnya secara simbolis menyerahkan peserta didik baru kepada pihak sekolah.
  4. PLS dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan PLS, dan pelaksanaannya diatur oleh setiap Satuan Pendidikan menyesuaikan dengan kondisi jam belajar di sekolah.
  5. Kepala sekolah bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan. dan evaluasi dalam PLS.
  6. Apabila dalam pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah terjadi pelanggaran, dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannya wajib menghentikan pelaksanaan kegiatan PLS dan memberikan sanksi sesuai Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 pada pasal 7 dan 8.

Untuk mengunduh Surat Edaran tersebut, silahkan klik tautan dibawah ini :

 

Surat Edaran Pengenalan Lingkungan Sekolah Tahun 2019

 

Kegiatan PLS Tahun 2019, masih berpedoman kepada Permendikbud No. 18 Tahun 2016 Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru. Untuk mengunduh Permendikbud tersebut, silahkan klik tautan dibawah ini :

 

Permendikbud No. 18 Tahun 2016 Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru


Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

1 Juli 2019

Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara ditetapkan pada tanggal 15 Mei 2019.

Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 8 Tahun 2019 (Perka BKN nomor 8 Tahun 2019) ditetapkan untuk melaksanakan  ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan RB) Nomor 38 Tahun  2018  tentang  Indeks  Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 8 Tahun 2019 (Perka BKN nomor 8 Tahun 2019), Maksud adanya Peraturan BKN tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah sebagai  pedoman bagi  Instansi  Pusat  dan  Instansi  Daerah  dalam melaksanakan  Pengukuran  Indeks  Profesionalitas  ASN di lingkungan instansi masing-masing.  Sedangkan tujuan adanya Peraturan BKN tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah agar terdapat standar bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

 

Pasal 3 Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 8 Tahun 2019 (Perka BKN nomor 8 Tahun 2019) tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, menyatakan:

1)   Hasil  Pengukuran  Indeks  Profesionalitas  ASN menghasilkan  peta  tingkat  Profesionalitas  ASN berdasarkan  standar  Profesionalitas  tertentu  yang bermanfaat paling sedikit bagi 3 (tiga) pihak meliputi:

  1. Pegawai ASN;
  2. Instansi Pemerintah; dan
  3. Masyarakat.

2)   Pemanfaatan hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN bagi  Pegawai ASN dapat digunakan sebagai area pengembangan diri dalam  upaya  peningkatan  derajat Profesionalitas sebagai Pegawai ASN.

3)  Pemanfaatan    hasil    Pengukuran    Indeks   Profesionalitas ASN bagi instansi  pemerintah  dapat  digunakan  sebagai  dasar perumusan  dalam  rangka  pengembangan  pegawai  ASN secara organisasional.

4)    Pemanfaatan hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN bagi masyarakat dapat digunakan sebagai instrumen kontrol sosial agar  Pegawai  ASN selalu  bertindak  profesional  terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

 

Target, Pelaksana, dan Prinsip Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dinyatakan dalam Pasal 4 Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 (Perka BKN nomor 8 Tahun 2019) tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut:

1)   Target  Pengukuran  Indeks  Profesionalitas  ASN  yaitu seluruh Pegawai ASN yang bekerja di lingkungan    Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

2)   Pengukuran  Indeks  Profesionalitas  ASN  dilaksanakan di  seluruh  Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan  oleh unit kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Pegawai ASN pada masing-masing instansi.

3)   Kebijakan umum dalam Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi, sedangkan tata cara dan pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan oleh BKN.

 

Pasal 5 Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 8 Tahun 2019 (Perka BKN nomor 8 Tahun 2019) tentang Pedoman (Juknis) Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut:

1)  Pengukuran  Indeks  Profesionalitas  ASN  dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

  1. Koheren;

Kriteria yang digunakan sebagai standar Pengukuran Indeks  Profesionalitas  ASN  bersumber  dari sistem merit.

  1. Kelayakan;

Standar  Pengukuran  Indeks  Profesionalitas  ASN disusun  dengan  mempertimbangkan  ketersediaan data  objektif  atau  data  riil  yang  melekat secara individual pada setiap pegawai ASN.

  1. Akuntabel;

Pengukuran  Indeks  Profesionalitas  ASN  dapat dipertanggungjawabkan tingkat kredibilitasnya.

  1. Dapat ditiru;

Pengukuran Indeks  Profesionalitas  ASN dapat  ditiru dan  dibandingkan  sesuai  periode  waktu  dan lokus pengukurannya.

  1. Multi-Dimensional.

Pengukuran Indeks  Profesionalitas ASN  terdiri  dari beberapa dimensi.

2)  Dalam  hal  diperlukan  pengembangan  model  Indeks profesionalitas  ASN,  dapat  dilakukan  penyempurnaan terhadap dimensi sesuai dengan kebutuhan.

 

Pasal 6 Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 8 Tahun 2019 (Perka BKN nomor 8 Tahun 2019) tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut:

1)  Kriteria  Pengukuran  tingkat  Profesionalitas  ASN diukur  melalui  dimensi  Kualifikasi,  Kompetensi,  Kinerja, dan Disiplin.

2)  Setiap  dimensi  dalam  Standar  Profesionalitas  ASN sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) mencakup  bobot, deskripsi,  dan  indikator  sebagai  satu  kesatuan  dari Standar Profesionalitas ASN.

 

Pasal 7  Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 8 Tahun 2019 (Perka BKN nomor 8 Tahun 2019) tentang Pedoman / Juknis Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut:

1)  Dimensi  Kualifikasi  digunakan  untuk  mengukur data/informasi  mengenai  kualifikasi  pendidikan  formal PNS  dari  jenjang  paling  tinggi  sampai  jenjang paling rendah.

2)  Dimensi  Kualifikasi  diperhitungkan  sebesar  25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan Pengukuran.

3)  Indikator  yang  digunakan  adalah  jenjang  pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS, meliputi:

  1. Pendidikan S-3 (Strata Tiga);
  2. Pendidikan S-2 (Strata Dua);
  3. Pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat);
  4. Pendidikan D-III (Diploma Tiga);
  5. Pendidikan D-II  (Diploma  Dua)/D-I  (Diploma  Satu)/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat; dan
  6. Di bawah SLTA.

4)  Instrumen  Pengukuran  pada  dimensi  kualifikasi bobot penilaiannya sebagai berikut:

  1. Bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-3 (Strata Tiga);
  2.  Bobot  nilai  sebesar  20  (dua  puluh)  bagi  PNS yang memperoleh/memiliki  pendidikan S-2 (Strata Dua);
  3. Bobot  nilai  sebesar  15  (lima  belas)  bagi  PNS  yang memperoleh/memiliki    pendidikan S-1  (Strata  Satu) /D-IV (Diploma Empat);
  4. Bobot  nilai  sebesar  10  (sepuluh)  bagi  PNS  yang memperoleh/memiliki  pendidikan  D-III (Diploma Tiga);
  5. Bobot  nilai  sebesar  5  (lima)  bagi  PNS yang  memperoleh/memiliki  pendidikan  D-II  (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat; dan
  6. Bobot  nilai  sebesar  1  (satu)  bagi  PNS  yang memperoleh/memiliki pendidikan di bawah SLTA.

 

Pasal 8 Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 8 Tahun 2019 (Perka BKN nomor 8 Tahun 2019) tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut:

1)  Dimensi  Kompetensi  digunakan  untuk  mengukur data/informasi  mengenai  riwayat  pengembangan kompetensi  yang  pernah  diikuti  oleh  PNS  dan  memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan.

2)  Dimensi  Kompetensi  diperhitungkan  sebesar  40% (empat puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran.

3)  Indikator  yang  digunakan yaitu  riwayat  pengembangan kompetensi yang terdiri atas:

  1. Diklat Kepemimpinan;
  2. Diklat Fungsional;
  3. Diklat Teknis; dan
  4. Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya.

4)  Instrumen Pengukuran pada  diklat  kepemimpinan  bobot penilaiannya sebagai berikut:

  1. Bobot  nilai  sebesar  15  (lima  belas)  bagi  PNS  yang  menduduki  jabatan  pimpinan  tinggi,

jabatan administrator,  dan  jabatan  pengawas yang  telah mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan  kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki; dan

  1. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan  pimpinan  tinggi,  jabatan  administrator,  dan jabatan pengawas yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki.

5)  Instrumen  Pengukuran  pada  diklat  fungsional  bobot penilaiannya sebagai berikut:

  1. Bobot  nilai  sebesar  15  (lima  belas)  bagi  PNS yang  menduduki  jabatan  fungsional  dan  telah mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan  fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki; dan
  2. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan belum mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki.

6)  Instrumen Pengukuran pada  diklat  teknis paling  sedikit 20 (dua puluh) JP dengan bobot penilaian sebagai berikut:

  1. Bobot  nilai  sebesar  15  (lima  belas)  bagi  PNS yang  menduduki  jabatan  pimpinan  tinggi, jabatan  administrator,  jabatan  pengawas,  dan jabatan  fungsional yang  telah  mengikuti  pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya;
  2. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan  pimpinan  tinggi,  jabatan  administrator, jabatan  pengawas,  dan  jabatan  fungsional  yang belum  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan  teknis paling  sedikit  20  (dua  puluh) JP yang  mendukung tugas dan fungsi jabatannya;
  3. Bobot nilai sebesar 22,5 (dua puluh dua koma lima) bagi  PNS  yang  menduduki  jabatan  pelaksana  yang telah  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan  teknis paling  sedikit  20 (dua  puluh) JP yang  mendukung  tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
  4. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang  mendukung  tugas  jabatannya  dalam  1  (satu) tahun terakhir.

7)  Instrumen  Pengukuran  pada  seminar  /  workshop  / kursus  /  magang  /  sejenisnya  dengan  bobot  penilaian sebagai berikut:

  1. Bobot  nilai  sebesar  10  (sepuluh)  bagi  PNS  yang menduduki  jabatan  pimpinan  tinggi, jabatan  administrator,  jabatan  pengawas,  dan  jabatan  fungsional  yang  telah  mengikuti  seminar/ workshop  /  kursus  /  magang  /  sejenisnya  sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  2. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan  pimpinan  tinggi,  jabatan  administrator, jabatan  pengawas,  dan  jabatan  fungsional  yang belum  mengikuti  seminar  /  workshop  /  kursus  / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  3. Bobot nilai sebesar 17,5 (tujuh belas koma lima) bagi PNS  yang  menduduki  jabatan pelaksana  yang  telah mengikuti seminar / workshop / kursus / magang / sejenisnya  sesuai  jabatannya  dalam  2  (dua)  tahun terakhir; dan
  4. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan  pelaksana  yang  belum  mengikuti  seminar/ workshop  /  kursus  /  magang  /  sejenisnya  sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir.

8)  Keikutsertaan  dalam  seminar  /  workshop  /  kursus  / magang  /  sejenisnya  tersebut  dibuktikan  dengan sertifikat/surat tugas dan sejenisnya.

 

Pasal 9 Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 8 Tahun 2019 (Perka BKN nomor 8 Tahun 2019) tentang Pedoman / Petunjuk Teknis (Juknis) Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut:

1)  Dimensi  Kinerja  digunakan  untuk  mengukur  data/ informasi  mengenai  penilaian  kinerja  yang  dilakukan berdasarkan  perencanaan  kinerja  pada  tingkat  individu dan  tingkat  unit atau  organisasi  dengan  memperhatikan target,  capaian,  hasil,  dan  manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.

2)  Dimensi Kinerja diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran.

3)  Indikator  yang  digunakan  adalah  riwayat hasil  penilaian kinerja yang mencakup sebagai berikut:

  1. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
  2. Perilaku Kerja Pegawai (PKP).

4)  Instrumen  Pengukuran  pada  dimensi  kinerja  bobot penilaiannya sebagai berikut:

  1. Bobot  nilai  sebesar  30  (tiga  puluh)  bagi  PNS  yang memiliki nilai kinerja antara 91 (sembilan puluh satu) sampai  dengan  100  (seratus)  dengan  kriteria  sangat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  2. Bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi PNS yang memiliki nilai  kinerja  antara  76  (tujuh  puluh  enam) sampai  dengan  90  (sembilan  puluh)  dengan  kriteria baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  3. Bobot nilai  sebesar  15  (lima  belas)  bagi  PNS  yang memiliki  nilai  kinerja  antara  61  (enam  puluh  satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) dengan kriteria cukup dalam 1 (satu) tahun  terakhir;
  4. Bobot  nilai  sebesar  5  (lima)  bagi  PNS  yang  memiliki nilai  kinerja  antara  51  (lima  puluh  satu) sampai  dengan  60  (enam  puluh)  dengan  kriteria sedang dalam 1 (satu) tahun  terakhir; dan
  5. Bobot nilai  sebesar  1  (satu)  bagi  PNS  yang  memiliki nilai kinerja 50 (lima puluh) ke bawah dengan kriteria kurang dalam 1 (satu) tahun  terakhir.

 

Pasal 10 Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 8 Tahun 2019 (Perka BKN nomor 8 Tahun 2019) tentang Pedoman / Petunjuk Teknis (Juknis) Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut:

1)  Dimensi  Disiplin  digunakan  untuk  mengukur data/informasi  kepegawaian  lainnya  yang  memuat hukuman yang pernah diterima PNS.

2)  Dimensi Disiplin diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan Pengukuran.

3)  Indikator yang digunakan yaitu data/informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima yang mencakup:

  1. Hukuman disiplin ringan;
  2. Hukuman disiplin sedang; dan
  3. Hukuman disiplin berat.

4)  Instrumen  Pengukuran  pada  dimensi  kinerja  bobot penilaiannya sebagai berikut:

  1. Bobot nilai  sebesar  5  (lima)  bagi PNS  yang  memiliki riwayat tidak pernah dijatuhi  hukuman disiplin;
  2. Bobot nilai  sebesar  3  (tiga)  bagi  PNS  yang  memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;
  3. Bobot nilai  sebesar  2  (dua)  bagi  PNS  yang  memiliki riwayat  dijatuhi  hukuman  disiplin  tingkat  sedang; dan
  4. Bobot nilai  sebesar  1  (satu)  bagi  PNS  yang  memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

5)  Hukuman disiplin yaitu  yang  telah  mempunyai  keputusan  final  dan dihitung dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.

 

Selengkapnya Silahkan download Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 8 Tahun 2019 (Perka BKN nomor 8 Tahun 2019) tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (Peraturan BKN No, 8 Th. 2019 Tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN)


Antara Zonasi dan Hak Asasi

21 Juni 2019

Ada hal baru dalam sistem penerimaan siswa baru atau Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yaitu dengan berlakunya sistem Zonasi. Aturan ini berdasarkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Pemberlakuan aturan tentang zonasi dalam pelaksanaannya menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat, terutama para orang tua yang mempunyai anak yang akan melanjutkan sekolah. Pihak yang diuntungkan dengan aturan zonasi ini adalah pihak sekolah yang sebelum adanya aturan tentang zonasi, bisa dikatakan tidak diminati oleh calon peserta didik. Pihak yang merasa dirugikan adalah pihak orang tua atau siswa yang ingin melanjutkan kesekolah yang dinilai bagus dan memiliki prestasi, akan tetapi terganjal kaena sekolah yang dimaksud berada diluar zona atau wilayah tempat tinggal siswa.

Memang dalam aturan tersebut siswa bisa memilih atau mendaftar disekolah di luar zonasi melalui jalur prestasi dan jalur kepindahan domisili orang tua, akan tetapi peluang itu dirasa berat. Padahal siswa berhak mendapat pendidikan yang bermutu disekolah yang diinginkan seperti diatur dalam Undang-Undang sebagai berikut : setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (Bab IV, Pasal 5, Ayat 1, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Kemudian pada Pasal 7 ayat 1 disebutkan : orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

Sebenarnya aturan zonasi memiliki semangat dan tujuan yang baik, tetapi menurut penulis, hal itu akan terwujud bila telah memenuhi berbagai persyaratan yang harus dipenuhi.

 

Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan

Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan meliputi 8 standar yaitu : a. standar isi; b. standar proses; c. standar kompetensi lulusan; d. standar pendidik dan tenaga kependidikan; e. standar sarana dan prasarana; f. standar pengelolaan; g. standar pembiayaan; dan h. standar penilaian pendidikan. Kedelapan standar tersebut harus terpenuhi bila menginginkan pembelajaran dan  pendidikan bisa berjalan dengan baik.

Kita coba melihat dengan jujur sekolah-sekolah di Banten. Ada disparitas antara sekolah yang ada Kabupaten/Kota di Banten. Paling mudah atau yang bisa dilihat  kasat mata adalah bentuk fisik gedung sekolah atau sarana dan prasarana yang ada. Bandingkan, maaf, antara sekolah yang ada di Kota Tangerang Selatan dengan sekolah yang ada di Kabupaten Pandeglang, misalnya. Belum lagi dengan standar yang lain. Itu bila dilihat cakupan di provinsi. Bila kita lihat di tingkat kabupaten/kota, kita juga harus jujur bahwa masih ada kesenjangan mutu sekolah antara sekolah yang berada di kecamatan yang berdekatan dengan  ibu kota kabupaten/kota dengan sekokah yang ada di kecamatan yang jauh dari pusat kota bila dilhat dari fisik dan sarana prasarana sekolah. Belum lagi dengan standar yang lain seperti standar pendidik dan tenaga kependidikan. Karena secara kenyataan masih ada sekolah di kecamatan yang jauh dari pusat kota, yang guru PNS-nya hanya satu orang, bahkan ada yang belum memiliki guru PNS. Hal ini tentunya akan menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan pembelajarannya. Guru-guru honorer yang ada pun banyak yang tidak sesuai latar belakang lulusan pendidikannya dengan mata pelajaran yang diajarkannya. Banyak sekali masalah yang masih dihadapi terkait dengan pemenuhan standar nasional pendidikan.

Hal inilah yang oleh orang tua siswa atau masyarakat sebagai pengguna tentunya akan berpikir dan menjadi bahan pertimbangan dalam memilih sekolah untuk putra-putrinya. Tentu orang tua tidak rela bila anaknya terpaksa harus sekolah di sekolah yang secara jelas-jelas misalnya tidak menunjukan sekolah yang memiliki kualitas yang baik. Hanya karena aturan zonasi orang tua terpaksa menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Artinya aturan zonasi bisa diterapkan apabila mutu pendidikan yang ditandai dengan ketercapaian standar nasional pendidikan sudah merata di semua sekolah, disemua kecamatan, dan semua kabupaten, lebih luas lagi diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Perhatian Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan

Salah satu standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi untuk meningkatkan mutu sekolah adalah standar pembiayaan, yang terkait dengan pendanaan pendidikan. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Bahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4 disebutkan bahwa : Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Artinya pemerintah daerah baik pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen. Pada kenyataannya berapa persenkah pemerintah daerah sekarang telah menganggarkan untuk sektor pendidikan di daerah?

Selama ini sekolah-sekolah negeri terutama jenjang SD dan SMP hanya mengandalkan BOS regular yang diberikan oleh pemerintah pusat sebagai sumber pengelolaan sekolah. Hal ini mugkin tidak dialami oleh SD dan SMP yang ada di kabupaten/kota yang sudah maju dan besar dalam hal Pendapatan Asli Daerah-nya.

Kita tahu bahwa BOS sudah diatur dengan petunjuk teknis bagaiman BOS tersebut di gunakan. BOS hanya cukup untuk kegiatan operasional sekolah, bahkan banyak sekolah yang merasa kurang bila hanya mengandalkan dana BOS.

Bila melihat UUD 1945 dalam Pasal 31 ayat 4, seharusnya daerah harus memberikan bantuan untuk mencukupi kekurangan dana BOS pusat tersebut, atau sering kita dengar dengan istilah BOSDA atau Bantuan Operasional Sekolah Daerah. Sekali lagi kita bertanya, apakah daerah juga sudah melakukan itu?

Sekolah sebenarnya juga diperbolehkan menggali pendanaan dari partisipasi atau bantuan dari masyarakat. Akan tetapi banyak sekolah yang masih enggan atau bahkan tidak mau untuk menggali potensi itu karena banyak pengalaman yang pada akhirnya membawa masalah, terutama masalah hukum, karena dianggap melakukan pungutan liar.

 

Aturan Pelaksanaan di Daerah

Pemerintah pusat sebenarnya telah berupaya untuk melakukan pemerataan mutu pendidikan di seluruh wilayah. Salah satu contoh adalah diberlakukannya sistem redistribusi guru pada tahun 2011, dan tidak tanggung-tanggung pemerintah mengeluarkan peraturan bersama lima menteri. Peraturan tersebut diterbitkan dengan Peraturan  Bersama  Menteri  Pendidikan  Nasional Nomor  05/X/PB/2011,  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi  Nomor  SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  48  Tahun  2011, Menteri  Keuangan  Nomor  158/PMK.01/2011,  dan Menteri  Agama  Nomor  11  Tahun  2011  tentang Penataan  dan  Pemerataan  Guru  Pegawai  Negeri Sipil.

Akan tetapi sekali lagi kita harus jujur bahwa pada tataran pelaksanaan di daerah, peraturan bersama itu tidak efektif  kalau tidak mau dikatakan mandul. Hasilnya bahwa sekarang sebaran guru PNS masih belum merata disetiap sekolah disetiap daerah, karena guru PNS diluar Kementerian Agama masih menjadi “milik” pemerintah daerah. Sehingga urusan mutasi, pengangkatan, bahkan pemberhentian menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Peraturan apapun yang menyangkut guru PNS yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat tidak akan efektif pelaksanannya apabila tidak ada kemauan daerah untuk mengeluarkan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah untuk memperkuat dan mengeksekusi peraturan dari pusat tersebut. Artinya peningkatan mutu pendidikan di daerah juga perlu sebuah peraturan daerah atau peraturan kepala daerah untuk mengefektikan peraturan dari pusat tersebut.

 

Kreatifitas dan Inovasi Sekolah

Langkah berikutnya menurut penulis adalah langkah yang bisa diambil oleh sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan sehingga akan menarik minat masyarakat atau orang tua siswa untuk menyekolahkan disekolah tersebut.

Kepala sekolah sebagai top manajer di sekolah harus memiliki kreatifitas dan inovasi dalam rangka meningkatkan “nilai jual” sekolah kepada masyarakat. Kepala Sekolah beserta semua warga sekolah harus bisa memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi yang ada di sekolah. Hal ini sesuai dengan tuntutan kompetensi yang harus dimiliki seorang kepala sekolah salah satunya adalah kompetensi kewirausahaan.

Bila sekolah mampu mengembangkan kreatifitas dan inovasi, bukan mustahil peningkatan mutu sekolah dapat dicapai, dan pemerataan mutu pendidikan akan tercapai pula. Bila hal itu sudah terwujud maka orang tua atau masyarakat sebagai pengguna tidak akan memiliki kekhawatiran dan keraguan untuk menyekolahkan anaknya dimanapun, karena sudah memiliki keyakinan bahwa mutu sekolah semua sama. Bila hal tersebut sudah terealisasi maka pemberlakuan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru tidak akan dipermasalahkan oleh orang tua siswa.

Ingat bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Semoga.

 

Dimuat di : https://www.kabar-banten.com

Edisi : Minggu, 16 Juni 2019

Arsip pemuatan : https://www.kabar-banten.com/antara-zonasi-dan-hak-asasi/

Dimuat di Harian Kabar Banten Versi Cetak

Edisi : Senin, 17 Juni 2019